Pemerintah Pusat Dinilai 'Tidak Percaya' Papua Adalah Bagian Dari NKRI
Caption foto : Direktur Eksekutif Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua, Theo Hesegem/ Istimewa
JAYAPURA-Direktur Eksekutif Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua, Theo Hesegem, menilai bahwa pemerintah pusat bersama TNI-Polri tidak percaya diri bahwa Papua adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Menurutnya, sekalipun orang Papua terus meneriakan merdeka, namun jika tidak ada persetujuan dari pemerintah pusat, maka tidak mungkin papua lepas dari NKRI begitu saja.
“ Papua merdeka atau tidak ada ditangan pemerintah, karena kemerdekaan papua menjadi sebuah negara harus melalui persetujuan pemerintah Indonesia. Jika tidak ada persetujuan, maka sampai kapan pun papua tidak akan pernah merdeka,” kata Theo Hasegem dalam realise yang diterima redaksi Wartaplus.com, Sabtu (30/11) petang.
Bahkan Theo mengaku heran karena pemerintah terus mengirim pasukan TNI-Polri ke Papua, seolah-olah papua akan lepas dari NKRI.
“ Banyak pejabat selalu mengatakan bahwa papua adalah bagian dari NKRI. Tapi pemerintah terus mengirim pasukan TNI-Polri ke papua, ada apa? Apakah papua dalam keadaan genting dan akan merdeka? Sehingga paskan terus dikirim ke Papua,” sesalnya.
“ Yang saya ketahui bahwa untuk memerdekakan pemberontak itu ada di tangan negara yang berdaulat, bukan pemberontak. Jadi sebaiknya jangan ketakutan yang berlebihan,” sambungnya.Theo khawatir, dengan kehadiran TNI-Polri yang semakin banyak di Papua akan memicu reaksi dunia Internasional tentang situasi di Papua.
“ Bagi kita situasi ini biasa-biasa tetapi menurut Internasional sangat luar biasa. Karena kehadiran TNI-Polri sangat berlebihan di Papua. Seolah orang Papua mau refrendum, sehingga semua sudut ada personil TNI-Polri yang ditempatkan,” ujarnya.
Ia menambahkan, kehadiran personil TNI-Polri dalam jumlah banyak juga sangat berdampak pada pelanggaran HAM, serta membuat masyarakat papua merasa takut dan panik serta mengalami trauma.
“ Pemerintah harusnya sadar bahwa pengiriman pasukan akan berdampak pelanggaran HAM, semua pihak perlu mengetahui bahwa pelanggaran Ham di Papua banyak dilakukan oleh aparat. Jangan sampai pelanggaran HAM yang terus terjadi mengundang reaksi dunia internasional untuk mendukung papua dan mendesak pemerintah Indonesia untuk menuntaskan pelanggaran HAM di Papua,” terangnya. *
