MENU TUTUP

KPK Minta Komitmen Kepala Daerah dan DPR Papua Serius Berantas KKN

Rabu, 24 November 2021 | 06:30 WIB / Andi Riri
KPK Minta Komitmen Kepala Daerah dan DPR Papua Serius Berantas KKN Penandatanganan komitmen bersama kepala daerah di Papua dalam memberantas korupsi, Selasa (23/11)/dok.Humas KPK

JAYAPURAwartaplus.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta komitmen seluruh kepala daerah dan pimpinan DPRD di wilayah Papua untuk serius memberantas korupsi di Tanah Papua dengan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) melalui program pemberantasan korupsi terintegrasi. 

Demikian tertuang dalam pernyataan komitmen bersama yang ditandatangani oleh 21 kepala daerah dan Pimpinan DPRP, di sela sela  acara Rapat Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Wilayah Papua, yag berlangsung di Sasana Krida kantor Gubernur Dok II Jayapura, Selasa (23/11).

Enam poin yang harus dilaksanakan dalam pemerintahannya, yaitu:

1. Mengimplementasikan pencegahan korupsi dan perbaikan tata kelola pada area: Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Perizinan, Pengawasan oleh APIP, Manajemen ASN, Manajemen Aset Daerah, Optimalisasi Pajak Daerah, serta Tata Kelola Keuangan Desa.

2. Mengoptimalkan upaya peningkatan pendapatan pajak daerah melalui penggalian potensi dan pengembangan inovasi pajak.

3. Mengoptimalkan upaya penatausahaan, pengamanan dan penyelesaian permasalahan barang milik daerah melalui program, sertifikasi, penertiban, pemulihan aset daerah.

4. Mengimplementasikan seluruh program penanganan pandemi Covid-19 secara akuntabel dan terhindar dari praktik korupsi.

5. Mengimplementasikan program pendidikan antikorupsi pada setiap jejaring pendidikan.

6. Mengimplementasikan seluruh rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi secara konsisten dan bekelanjutan.

Sayangnya, KPK mencatat ada 9 kepala daerah yang tidak hadir, yaitu dari Pemprov Papua, Pemkot Jayapura, Pemkab Biak Numfor, Pemkab Boven Digoel, Pemkab Keerom, Pemkab Mappi, Pemkab Puncak, Pemkab Tolikara, dan Pemkab Waropen. 

Sedangkan, sembilan pimpinan DPRP yang tidak hadir, yaitu Ketua DPRD Kota Jayapura, Kab. Asmat, Kab. Biak Numfor, Kab. Boven Digoel, Kab. Kepulauan Yapen, Kab. Nabbire, Kab Supiori, Kab. Tolikara, dan Kab. Waropen. 

Penandatanganan komitmen bersama ini menjadi salah satu rangkaian kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Pemberantasan Korupsi Terintegrasi se-Provinsi Papua yang dihadiri langsung oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dan jajaran Direktorat Korsup Wilayah V KPK.

Dalam kesempatan tersebut juga diserahkan total 82 sertifikat aset tanah yang diserahkan Kepala Kanwil BPN kepada enam pemda di Papua berjumlah total 37 sertipikat, yaitu atas nama Pemkab Keerom, Pemkab Sarmi, Pemkab Mimika, Pemkab Nabire, Pemkab Paniai, dan Pemkab Jayapura. Selain itu, 45 sertifikat lainnya merupakan aset milik PT. PLN (Persero) yang berada di Papua. 

KPK berharap upaya-upaya pencegahan korupsi melalui perbaikan sistem pada tata kelola pemerintahan daerah yang meliputi delapan area intervensi dan pembangunan sistem integritas melalui pendidikan antikorupsi dapat memperkuat upaya pencegahan korupsi di Papua.**


BACA JUGA

Pemprov Papua akan Gelar Natal Bersama Masyarakat di Januari 2022

Jumat, 03 Desember 2021 | 19:13 WIB

Naikkan Skor MCP Papua, KPK Gelar Bimtek Untuk Admin Daerah

Kamis, 25 November 2021 | 06:49 WIB

PLN, KPK dan BPN Rampungkan Sertifikasi 45 Aset Tanah Senilai Rp19 Miliar di Papua

Rabu, 24 November 2021 | 06:13 WIB

KPK Sebut Pencegahan Korupsi Terintegrasi di Papua Alami Stagnan

Selasa, 23 November 2021 | 18:24 WIB
TERKINI

Pemprov Papua akan Gelar Natal Bersama Masyarakat di Januari 2022

15 Menit yang lalu

Tokoh di Nabire Minta KPK Usut Dugaan Korupsi Dana PON dan Otsus

3 Jam yang lalu

Ondoafi Sosiri di Kabupaten Jayapura Minta Gubernur Papua Istirahat dari Kegiatan Pemerintahan

4 Jam yang lalu

Doren Wakerkwa Sampaikan Terima Kasih Dukungan Media di Peparnas XVI Papua

15 Jam yang lalu

SDI Pertanyakan Sikap MK Soal Eksaminasi Publik Pilkada Yalimo

1 Hari yang lalu
Kontak Informasi wartaplus.com
Redaksi: wartaplus.media[at]gmail.com