Naikkan Skor MCP Papua, KPK Gelar Bimtek Untuk Admin Daerah
Kasatgas Direktorat Korsup Wilayah V KPK RI, Ismail Hindersah/Istimewa
JAYAPURA, wartaplus.com - Masih rendahnya skor Monitoring Center for Prevention (MCP) Provinsi Papua membuat Tim Koordinasi Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK RI menggenjot kegiatan pengawasan dan pencegahan korupsi di wilayah bumi cenderawasih.
Salah satunya dengan melakukan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) pengisian MCP bagi admin daerah di 29 kabupaten dan kota se - Papua yang berlangsung di Aula Dinas Kominfo Papua, Rabu (24/11). Kegiatan ini akan berlangsung selama tiga hari (24 sd 26 november).
Kasatgas Direktorat Korsup Wilayah V KPK RI, Ismail Hindersah yang ditemui di sela sela kegiatan mengatakan, kegiatan bimtek ini bertujuan memberi pendampingan bagi admin MCP di seluruh kabupaten dan kota. Dengan harapan mampu menaikan skor MCP di delapan area intervensi KPK untuk Provinsi Papua.
“Kenapa digelar bimtek? karena Papua skor MCP-nya masih kecil secara keseluruhan. Sehingga pemkab kita dorong naikan MCP lewat bimtek kali ini untuk bisa menaikan nilai atau skor MCP di seluruh kabupaten/kota yang tentunya akan berpengaruh terhadap capaian MCP Provinsi Papua,” kata Ismail.
Adapun delapan area intervensi itu, yakni pada perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan APIP, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah, dan tata kelola keuangan desa.
“Jadi, masing-masing nilai MCP kabupaten dan kota akan menyumbangkan secara keseluruhan untuk provinsi terkait dengan 8 area intervensi yang terangkum dalam Monitoring Center for Prevention,” jelasnya.
Ismail mengingatkan, para kepala daerah di Papua agar berkomitmen kuat untuk mendorong peningkatan nilai MCP. Sebab seluruh pendampingan yang dilakukan KPK bakal sia-sia jika tak disertai dukungan aktif dari kepala daerah.
“Memang komitmen kepala daerah dibutuhkan. Mereka harus punya visi dan misi untuk membangun daerahnya dengan program MCP atau perbaikan sistem tata kelola di 8 area intervensi KPK ini,” tukas ia.
Namun, lanjut Ismail, komitmen kepala daerah saja tidak cukup. Harus ada pula dukungan semua stake holder di dalam pemda.
"Tapi motor utamanya pimpinan daerah dan harus tunjukkan keseriusannya. Sebab kalau tidak diseriusi percuma kita lakukan perbaikan tata kelola,” ungkapnya.
Sementara itu, sembilan pemda peserta bimtek pengisian MCP hari pertama oleh KPK RI, yakni admin MCP Kabupaten Jayapura, Asmat, Biak Numfor, Deiyai, Dogiyai, Jayawijaya, Mappi dan Keerom.**
