Demo KRP Desak Jokowi Copot Kepala BIN, Mendagri, dan Ketua KPK
Aparat keamanan mengawal ketat aksi unjuk rasa ratusan massa Koalisi Rakyat Papua di taman Imbi Kota Jayapura, Selasa (20/09)/Istimewa
JAYAPURA, wartaplus.com - Ribuan masyarakat Papua yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Papua (KRP) menggelar aksi unjuk rasa di sejumlah titik wilayah Kota Jayapura, Papua, Selasa (20/09/2022) siang.
Aksi unjuk rasa ini sebagai bentuk dukungan moril dan meminta keadilan terhadap Gubernur Papua, Lukas Enembe yang dinilai telah mengalami intimidasi dan kriminalisasi usai ditetapkan sebagai tersangka dugaan gratifikasi oleh KPK.
Aksi demo digelar di sejumlah titik antara lain, Taman Imbi, Lingkaran Abepura, Expo Waena, Yapis Dok V dan di Batas Kota Waena.
Aksi demo di taman Imbi Kota Jayapura, direspon oleh sejumlah Anggota DPR Papua yang langsung turun menemui massa yang berdemo.
Para demonstran menyampaikan pernyataan sikap kepada DPR Papua, dan berharap aspirasi yang disampaikan dapat diteruskan ke pemerintah pusat.
Adapun isi dari pernyataan sikap tersebut yang dibacakan oleh koordinator aksi, Otniel Deda diantaranya bahwa rakyat Papua dengan ini menyatakan bahwa Gubernur Papua Lukas Enembe, merupakan putra terbaik Papua yang pernah ada dalam sejarah Papua sebagai bagian NKRI.
"Oleh karena itu kami rakyat Papua dengan ini menegaskan, kami setia dalam keadaan apapun dengan Gubernur Papua di bawah kepemimpinan Lukas Enembe, bagi kami rakyat Papua Lukas Enembe adalah harga mati sebagai pemimpin kami di atas tanah Papua ini," tegas Otniel Deda.
Massa juga menyatakan keprihatinan yang mendalam atas peristiwa yang dihadapi gubernur Papua Lukas Enembe, yang dilakukan secara sistematis masif dan terstruktur oleh rezim pemerintah Presiden Joko Widodo, dengan memperalat lembaga penegak hukum KPK.
Dimana KPK telah menetapkan Lukas Enembe sebagai tersangka gratifikasi secara melawan hukum tidak prosedural, telah mencederai rasa keadilan rakyat Papua karena dilakukan tanpa meminta klarifikasi terlebih dahulu.
"Atas tuduhan tersebut dengan begitu kami rakyat Papua menilai bahwa KPK telah melakukan kriminalisasi diskriminasi dan politisasi terhadap pemimpin kami gubernur Papua Lukas Enembe," seru Otniel Deda.
"Kami mengingatkan bahwa penetapan tersangka ini dapat memberikan implikasi buruk konflik horizontal di tengah masyarakat Papua yang saat ini hidup dalam keadaan damai dan harmonis,"serunya lagi.
Beri Perlindungan Hukum
Mewakili rakyat Papua dan atas nama hukum dan keadilan, seru Otniel Deda, meminta dengan hormat kepada Presiden Joko Widodo, untuk memberikan perlindungan hukum dan politik kepada gubernur Lukas Enembe dari kriminalisasi diskriminasi dan politisasi yang dialami selama ini.
Mulai sejak tahun 2017 sampai Tahun 2022 oleh oknum pejabat pemerintahan Presiden Joko Widodo.
"Untuk itu kami rakyat Papua dan kepentingan rakyat Papua dan kepentingan NKRI maka segera menghentikan kriminalisasi terhadap gubernur Lukas Enembe dengan cara menghentikan penyidikan yang dilakukan oleh KPK saat ini," tegasnya.
Koalisi Rakyat Papua juga meminta Jokowi untuk mencopot sejumlah oknum pejabat pemerintah pusat yang diduga kuat terlibat dalam permasalahan ini seperti Kepala BIN Jenderal Polisi purnawirawan Budi Gunawan, Mendagri Jenderal Polisi purnawirawan Tito karnavian, Ketua KPK Komjen Polisi purnawirawan Firli Bahuri dan Penjabat Gubernur Papua Barat Komjen Polisi purnawirawan Paulus Waterpauw.
"Para mantan petinggi Polri ini dari satu partai politik tertentu telah merekayasa kasus ini untuk mempersiapkan pengambilan kekuasaan gubernur Papua, yang tidak bermartabat dan mencederai proses demokrasi yang sudah disepakati oleh tokoh-tokoh reformasi di bangsa ini," tudingnya.
Usai membacakan pernyataan sikap tersebut, langsung diserahkan kepada DPR Papua, yang diterima langsung oleh Wakil Ketua I DPR Papua Yunus Wonda, didampingi Wakil ketua IV Yulianus Rumbairusi dan beberapa anggota DPR Papua.
"Kami telah menerima aspirasi dari masyarakat Papua dalam hal ini KRP, besok kami akan rapat Bamus dan kami akan teruskan ke pemerintah pusat," kata Yunus Wonda.
“Tugas kami hanya meneruskan aspirasi masyarakat, tidak dalam posisi untuk menjustifikasi pemeriksaan. Ini dalam konteks yang berbeda masalah hukum dan masalah aspirasi," tutup Yuni.
Aksi demo yang berlangsung di Taman Imbi berjalan dengan aman dan kondusif dengan pengawalan ketat aparat keamanan gabungan TNI Polri.**
