Peradi Kota Jayapura Akan Memberikan Bantuan Hukum Secara Gratis Kepada Masyarakat
Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Kota Jayapura periode 2022-2027 yang dipimpin Dr Petrus Paulus Ell,SH resmi dilantik oleh Ketua Harian DPN Peradi Dwiyanto Prihartono pada Sabtu (04/02/2023) sore.
JAYAPURA,wartaplus.com - Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Kota Jayapura periode 2022-2027 resmi dilantik oleh Ketua Harian DPN Peradi Dwiyanto Prihartono pada Sabtu (04/02/2023) sore.
Dalam sambutannya, Ketua Harian DPN Peradi Dwiyanto Prihartono, menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang mendukung pelantikan pengurus Peradi Kota Jayapura periode 2022-2027.
Ia berharap agar seluruh pengurus Peradi Kota Jayapura yang baru dilantik selalu menjunjung tinggi kode etik saat menjalankan tugas yang diemban.
“Luar biasa dukungan yang diberikan stakeholder terkait kepada Pengurus Peradi Kota Jayapura yang baru dilantik. Semoga dengan kepengurusan yang baru ini kerjasama Peradi dengan stakeholder terkait bisa memberikan bantuan hukum kepada masyarakat semakin erat,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Peradi Kota Jayapura, Petrus Paulus Ell, menyebut, jumlah pengurus yang dilantik berjmlah 117 orang dan menjadi yang terbanyak selama ini.
“Sebagai informasi bahwa malam ini anggota Peradi Kota Jayapura yang dilantik berjumlah 117 orang dari total sekitar 200 anggota. Ini kekuatan besar karena anggota Peradi ini sangat lengkap karena semua komponen ada disini, baik mantan polisi, mantan jaksa dan mantan hakim juga,” bebernya.
Dikatakan, wilayah kerja Peradi Kota Jayapura tidak hanya di Kota Jayapura, tapi juga beberapa daerah sekitar seperti Kabupaten Jayapura, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom dan Mamberamo Raya.
“Secara organisasi Peradi Kota Jayapura berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jayapura yang meliputi Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, Kabupaten Sarmi, Keerom dan Mamberamo Raya. Bahkan ada beberapa rekan saya ini menjadi pengacara di seluruh Indonesia,” bebernya.
Dengan jumlah pengurus yang mencapai ratusan anggota itu, ia mengajak seluruh pengurus Peradi untuk selalu menjunjang tinggi kode etik serta mematuhi anggaran dasar dan rumah tangga Peradi Kota Jayapura.
“Kepada rekan-rekan pengurus, mari kita junjung tinggi kode etik serta mematuhi anggaran dasar dalam menjalankan tugas sebagai pengurus Peradi Kota Jayapura. Selain itu selalu membuka diri untuk menerima kritikan dan masukan dari stakeholder terkait untuk kemajuan organisasi,” pintanya.
“Apalagi saat ini kita punya komisi pengawas, jadi mereka akan aktif mengawasi gerakan dna perilaku dari anggota. Jika ada yang melanggar kode etik maka akan melakukan sidang dan menjatuhkan sanksi pelanggaran kode etik,” tambahnya.
Bantuan Hukum Secara Gratis
Lanjut Piter Ell, kedepan pihaknya akan membentuk sayap organisasi Pusat Bantuan Hukum (PBH) untuk memberikan bantuan hukum secara gratis kepada seluruh masyarakat.
“Jadi anggota kami kurang lebih 200 orang. Jadi kalau ada masyarakat membutuhkan bantuan hukum, maka kami siap berikan secara cuma-cuma alias gratis. Kantor kami di jalan sosial akan selalu terbuka untuk memberikan bantuan hukum secara gratis,” ungkapnya.
Jika nantinya ada anggota Peradi Kota Jayapura yang menolak memberikan bantuan hukum secara gratis, maka akan diadili sesuai dengan kode etik yang berlaku.
“ Kedepan saya akan mewajibkan anggota Peradi Kota Jayapura untuk memberikan bantuan hukum secara gratis kepada masyarakat minimal dua kasus dan itu wajib hukumnya. Jika nanti tidakada yang bisa memberikan bantuan hukum secara gratis, maka kita akan evaluasi,” tegasnya.
Ia berharap agar Peradi Kota Jayapura ini bisa berkontribusi memberikan bantuan hukum kepada seluruh masyarakat di Papua.
“ Harapan kami agar organisasi ini dapat berguna bagi kepentingan banyak orang di Kota Jayapura, Tanah Papua bahkan Indonesia. Dari Papua untuk Indonesia,” tandasnya. (**)
