Sengketa Pilkada Fakfak di MK, Pieter Ell Bantah Tuduhan Pasangan Utayoh
Kuasa Hukum KPU Fakfak, Dr.Pieter Ell saat persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (23/01/2025)/Istimewa
JAKARTA, wartaplus.com - Persidangan kasus sengketa Pilkada Fakfak 2024 masih bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK).
Persidangan yang digelar Kamis (23/01/2025), mengagendakan Mendengarkan Jawaban Termohon dalam hal ini KPU Fakfak.
Kuasa Hukum termohon, Dr.Pieter Ell membantah semua tuduhan yang diajukan pemohon dalam hal ini pasangan calon nomor urut 1, Untung Tamsil - Yohana Dina Hindom atau pasangan Utayoh, terkait hasil pemilihan suara yang ditetapkan kliennya, KPU Fakfak.
Pieter Ell yang didampingi Ketua KPU Fakfak Hendra J.C. Talla dalam persidangan memaparkan argumen yang tegas dan detail terkait tuduhan yang disampaikan oleh Utayoh.
Menurutnya, semua klaim yang diajukan pemohon dinilai tidak berdasar, tidak sesuai dengan kenyataan. Kuasa Hukum pun menyanggahnya dengan membeberkan bukti bukti yang menguatkan integritas hasil pemilu.
“Utayoh bukan kali pertama terlibat sengketa Pilkada di Fakfak. Pada Pilkada 2020, Utayoh menang dengan selisih 825 suara, dan MK menolak gugatan tersebut karena melebihi ambang batas 2 persen. Kini, dalam Pilkada 2024, Utayoh kalah dengan selisih 3.975 suara dari pasangan Santun (Samaun Dahlan - Donatus Nimbitkendik),” beber Pieter Ell yang juga bertindak sebagai Kuasa Hukum KPU Fakfak dalam kedua sengketa tersebut.
Salah satu poin utama dalam gugatan Utayoh adalah tuduhan tentang berbagai pelanggaran teknis, mulai dari proses verifikasi pemilih, kotak suara yang dianggap tidak sah, hingga dugaan adanya pemilih ganda. Pieter Ell dengan tegas membantah semua tuduhan tersebut.
“Verifikasi pemilih sudah dilakukan dengan cermat oleh KPPS di seluruh TPS. Kotak suara yang dipermasalahkan itu telah dijaga ketat oleh aparat keamanan dan tersegel dengan aman. Semua prosedur pemilu telah dijalankan dengan transparansi penuh,” sanggahnya.
Terkait tuduhan pemilih ganda, Pieter Ell, membantah sepenuhnya tidak berdasar karena tidak ada bukti yang mengkonfirmasi adanya pelanggaran tersebut.
“Tidak ada pemilih yang tercatat ganda, dan tidak ada pemilih yang tidak memenuhi syarat. Semua proses pemilu dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan keadilan,” tegas bantahnya.
KPU Fakfak juga merespons tuduhan pemilih yang tidak berdomisili serta dugaan adanya pemilih di bawah umur. Pieter menegaskan bahwa tidak ada temuan dari Bawaslu mengenai masalah ini.
“Semuanya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan tidak ada laporan yang masuk terkait pelanggaran ini,” ungkapnya.
Pengacara sekaligus aktor film ini juga menyampaikan bahwa meskipun Utayoh sebelumnya didiskualifikasi oleh KPU Fakfak berdasarkan rekomendasi Bawaslu Fakfak, keputusan tersebut telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung, yang mengembalikan Utayoh sebagai peserta Pilkada 2024.
Meski sempat tidak mengikuti kampanye selama lebih kurang 10 hari, Utayoh kembali mengikuti seluruh proses kampanye hingga selesai setelah keputusan tersebut.
Terakhir, Pieter Ell meminta agar MK menggunakan pasal 158 dalam menyikapi perkara ini, sebagaimana yang diterapkan dalam sengketa Pilkada Fakfak 2020.
“Kami meminta agar MK menolak seluruh gugatan Utayoh karena syarat formil yang diajukan sudah melebihi batas 2 persen. Keputusan KPU Fakfak yang menyatakan pasangan Utayoh memperoleh 20.818 suara sah dan pasangan Santun meraih 24.775 suara sah adalah sah secara hukum,” tegasnya.
Dengan bukti-bukti yang disampaikan dan argumen yang kuat, KPU Fakfak berharap Mahkamah Konstitusi akan menegaskan keputusan KPU Fakfak dan memastikan bahwa hasil Pilkada Fakfak 2024 yang telah berlangsung sesuai aturan tetap sah dan final.**
