Rakornas Sahli di Papua Hasilkan Empat Isu Strategis
Peserta Rakornas Sahli pada acara pembukaan Rakornas di Gedung Negara, Senin(8/10) malam/Istimewa
JAYAPURA, – Pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Staf Ahli (Sahli) Kepala Daerah se – Indonesia, di Jayapura, menghasilkan empat isu yang didorong untuk diterbitkan dalam sebuah regulasi atau Permendagri.
Empat isu itu, yakni hubungan tata kerja staf ahli, standar kompetensi, pedoman nomenklatur Sekretaris Daerah (Sekda) serta implementasi fungsi-fungsi staf ahli menyangkut penganggaran.
Sekertaris Daerah Papua, Hery Dosinaen mengharapkan dari keempat isu tersebut, para peserta dapat langsung menterjemahkan kedalam tugas pokok dan fungsi sekembalinya ke daerah asal masing-masing.
“Untuk itu, satu apresiasi dan ucapan terima kasih dari Pemerintah Provinsi Papua kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) beserta jajarannya dan juga para pengurus forum staf ahli yang memberikan kepercayaan bagi pemerintah provinsi sebagai tuan rumah,” ucap Hery saat memberikan sambutan pada penutupan Rakornas Sahli Kepala Daerah, di Sasana Krida Kantor Gubernur Dok II Jayapura, Selasa (9/10) malam.
“Sehingga kepada semua pihak yang mendukung suksesnya kegiatan Rakornas Sahli, kami berterima kasih dan mohon maaf bila ada yang kurang,” ucapnya.
Di kesempatan itu, Sekda Hery menitipkan beberapa hal yang perlu dicermati oleh para peserta Rakornas, agar menyusun program kerja sesuai visi dan misi kepala daerah.
“Seperti untuk Provinsi Papua dengan mendukung pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Tahun 2020 yang tinggal beberapa saat lagi dengan ikut mensosialisasikannya,"urainya.
Disamping itu, lanjut dia, sahli juga harus mendukung arah dan kebijakan kepala daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kemampuan daerah.
Sebelumnya, Ketua Panitia Penyelenggara Rakornas Sahli Kepala Daerah se – Indonesia 2018, Simeon Itlay memastikan, dengan digelarnya kegiatan itu, para staf ahli dan pimpinan diatasnya benar-benar mengerti peran dan fungsi termasuk kesejahteraan Sahli.
“Misalnya mengenai hak keuangan dan lainnya. Ini penting supaya kedepan Sahli bisa benar-benar mendapat dukungan maupun fasilitas didalam menunjang tugas-tugas pembangunan diatas negeri ini,”katanya.
