Mervin Komber: Kelayakan Moda Transportasi Papua Barat Diperhatikan Pemerintah
Ketua Badan Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Mervin Sadipun Komber/Net
MANOKWARI,- Ketua Badan Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Mervin Sadipun Komber melakukan masa reses ke daerah pemilihan (Dapil) Provinsi Papua Barat.
Reses atau kunjungan kerja ke Papua Barat itu, Mervin Komber menemukan beberapa hal mendasar tentang moda Transportasi laut maupun moda transportasi darat di Papua Barat, yang memang perlu diperhatikan serius oleh pemerintah.
Satu yang dikoreksi dan perlu diperhatikan serius pemerintah daerah adalah moda tranportasi laut, seperti kapal perintis (Ferry/Kasuari) yang melayani rute perairan Sorong-Bintuni, Sorong-Raja Ampat dan Sorong-Sausapor, Saukorem Tambrauw dan begitu sebaliknya.
Kemudian transportasi laut yang menghubungkan Manokwari-Teluk Bintuni, Manokwari-Sausapor Tambrauw, dan transportasi wilayah Selatan Papua Barat, Seperti di perairan Kaimana- Fakfak.
Kata dia, moda transportasi ini, harus diperhatikan mulai dari kualitasnya dan pelayanan serta kelayakan berlayar. "Pemerintah daerah kabupaten, kota dan provinsi diminta memperhatikan layaknya kapal saat berlayar, apakah moda transportasi laut ini sudah layak melayani masyarakat atau tidak," ungkap Komber di ruang kerja Kantor DPD RI di Manokwari Papua Barat, Rabu (7/11).
Menurut Komber, apabila kapal sudah tidak layak berlayar jangan di izinkan berlayar, sebab mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan disaat berlayar melayani masyarakat di daerah perairan yang membutuhkan moda transportasi laut.
Tidak hanya itu, Komber juga sarankan untuk instansi terkait memastikan alat-alat kelengkapan berlayar untuk dipastikan bila perlu melakukan sidak keatas kapal perintis.
Tidak hanya moda transportasi laut, Ia juga mengharapkan moda transportasi darat disidak oleh instansi terkait, terutama kendaraan roda empat yang melayani masyarakat dengan rute jalan trans Nasional Papua Barat, misalnya kelengkapan kendaraan itu, seperti rem, ban dan lain sebagainya.
"Jadi, semua ini sudah harus dipastikan agar menghindari dampak kecelakaan. Kemudian kalau moda transportasi yang dipastikan tidak layak tidak boleh di izinkam melayani masyarakat" sebut Komber.
Program Tol Laut Jangan Bersifat Temporer
Pada bagian lain, Mervin juga menyinggung program Tol Laut yang dicanangkan oleh pemerintah Pusat hingga ke daerah terisolir ke seluruh Indonesia, khusus Papua dan Papua Barat sesuatu yang diapresiasi, tetapi jangan bersifat temporer.
Katanya, PT. Pelni sebagai operator yang turunkan kapal-kapal untuk program Tol Laut ini, sangat membantu kebutuhan mendasar masyarakat, namun diketahui bahwa program Tol Laut berlaku sementara atau juga program berjangka waktu.
Dengan program Tol Laut ini, tentu saja akan mendorong berkembangnya sektor Industri di Papua dan Papua Barat. "Selain kapal Tol Laut itu mengantar barang-barang kebutuhan masyarakat dari lua Papua, namun home industri yang dikembangkan di Papua jangan hanya temporer, sebab Tol Laut diharapkan memberikan peluang industri di Indonesia Timur secara maksimal," ujar Mervin.
Menurut Mervin, program Tol Laut sangat bagus dan masyarakat terbantu. Hanya saja kualitas kapal Tol Laut harus memperhatikan ukuran besar kecil kapal dengan pelayaran ke Papua, terutama memastikan juga infrastruktur dermaga. *
