MENU TUTUP

Perusahaan Sawit Berkedok Jagung di Tambrauw Harus Angkat Kaki dari Tanah Papua

Kamis, 15 November 2018 | 15:09 WIB / Albert
Perusahaan Sawit Berkedok Jagung di Tambrauw Harus Angkat Kaki dari Tanah Papua Penyerahan petisi di Change.org untuk meminta dukungan dari masyarakat. Petisi itu secara khusus diberikan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan/Istimewa

JAKARTA,- Yayasan EcoNusa Indonesia (YEI) mengecam keras tindakan PT Bintuni Agro Prima Perkasa (PT BAPP) yang beroperasi tidak sesuai izin awal sehingga masyarakat adat di Kebar, Tambrauw, Papua Barat merasa dibohongi.

Untuk itu, Yayasan EcoNusa Indonesia mendukung penuh upaya warga Kebar untuk meminta pencabutan izin PT BAPP ke Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

 “Kami menolak upaya mengelabui masyarakat adat di Kebar. Konversi Hutan menjadi perkebunan sawit tidak bisa lagi ditolerir, apalagi sudah ada Inpres 8/2018 tentang sawit. Oleh karena itu Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan harus mencabut izin PT BAPP dan mengusut upaya pembohongan yang dilakukan oleh PT BAPP kepada Masyarakat Adat Kebar. Spirit untuk menjadikan Papua Barat sebagai Provinsi Konservasi tidak boleh tercoreng oleh upaya ini, dan Perusahaan harus patuhi semua ketentuan adat di Tanah Papua,” terang Direktur EcoNusa Indonesia Melda Wita Sitompul.

Samuel Ariks, Tokoh Masyarakat Kebar menyatakan PT BAPP pada awalnya meminta izin pakai tanah adat untuk tanam jagung. Itupun untuk kawasan dengan alang-alang saja.

Ariks menyatakan mereka diberikan Rp 100 juta untuk tali asih. Akan tetapi uang tersebut telah dikembalikan ketika mereka tahu jika PT BAPP justru beroperasi di hutan. Terlebih mereka mendengar bahwa tanaman sawit lah yang hendak ditanam PT BAPP.

“Kami merasa dibohongi! Kami merasa nasib dan masa depan kami terancam. Waktu kami protes ke perusahaan, mereka cuma perlihatkan dokumen yang ada tandatangan kami. Kami tak tahu tandatangan itu dari mana. Jadi kami langsung kembalikan uang tali asih 100 juta dari mereka itu. Mereka tidak bisa beli tanah adat kami,” terang Ariks.

Untuk memperjuangkan suaranya, Ariks menggelar petisi di Change.org untuk meminta dukungan dari masyarakat. Petisi itu secara khusus diberikan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Sebelumnya, masyarakat adat Kebar menyampaikan aspirasinya ke Keadilan, Perdamaian, dan Keutuhan Ciptaan (KPKC) Sinode GKI. Selain itu DPRD setempat pun membentuk Panitia Khusus.

 “Hutan habis dibabat, sagu jatuh habis, kami minta (Kementerian) Kehutanan yang katanya melindungi hutan untuk mencabut izin itu,” ucap Ariks.

Yansedi, salah seorang masyarakat dari Kebar menyatakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) seharusnya tidak dapat dikeluarkan ketika masyarakat menolak pengoperasian perusahaan.

“Jadi kami berharap izin ini untuk ditinjau kembali atau cabut. Kami di sana sudah memiliki ekowisata dan ekonomi hijau, tidak butuh sawit,” tukas dia.

Selain PT BAPP, dalam penyerahan petisi ke Kementerian LHK disebutkan pula beberapa perusahaan yang melakukan penanaman sawit yang ditolak masyrakat setempat, yaitu PT Subur Karunia Raya di Bintuni, dan PT Korindo di Boven Digoel.

“Papua Barat sebagai wilayah konservasi, kami minta agar lahan Area penggunaan Lain (APL) dinaikan menjadi hutan lindung dan lainnya,” ucap Yohanes Akwan dari Bintuni. *


BACA JUGA

Tambrauw Manfaatkan Dua Hektare Lahan Tidur Perkuat ketahanan pangan

Kamis, 06 Februari 2025 | 08:09 WIB

Pengadaan Speedboat Puskesmas Keliling Rp.2,1 Miliar, Mantan Kadis di Tambrauw Jadi Tersangka 

Selasa, 16 Maret 2021 | 02:41 WIB

Pimpinan DPRD Tambrauw Diduga 'Pecat' Aparat Kampung di Tambrauw

Sabtu, 22 Juni 2019 | 11:58 WIB

Dishut Papua Barat Buka Kedok Status PT. BAPP di Lembah Kebar Tambrauw

Sabtu, 15 Juni 2019 | 11:44 WIB

Pemuda Adat Tambrauw Minta Oknum Pencaplok Tandatangan Segera Minta Maaf

Selasa, 09 April 2019 | 04:45 WIB
TERKINI

TPNPB OPM: Pilot-Pilot Bawa Senjata Akan Kami Tembak

21 Jam yang lalu

Sinergi dengan Warga, Ops Damai Cartenz-2025 Pastikan Yalimo Tetap Damai

22 Jam yang lalu
PSU Pilgub Papua

Kader Partai Golkar Diminta Tegak Lurus Ikuti Perintah DPP, Jangan Bermain Dua Kaki

1 Hari yang lalu
Prajurit TNI Gugur

TPNPB Bertanggungjawab Atas Tertembaknya Prada Fuad, Sugapa Akan Diserang

1 Hari yang lalu

Penguatan Sinergi Satgas Damai Cartenz, Polres, dan Muspida Yahukimo Jaga Stabilitas Keamanan

1 Hari yang lalu
Kontak Informasi wartaplus.com
Redaksi: wartaplus.media[at]gmail.com