Terima Aspirasi Mama-mama Papua, Dominggus Sani Bentuk KUBE Kota Sorong
Anggota Fraksi Otsus DPR Papua Barat Dominggus Sani mengisi masa reses 1 DPR Papua Barat tahun 2019 di Kota Sorong dengan menjaring aspirasi langsung dari masyarakat Kota Sorong/Istimewa
MANOKWARI- Anggota Fraksi Otsus DPR Papua Barat Dominggus Sani mengisi masa reses 1 DPR Papua Barat tahun 2019 di Kota Sorong dengan menjaring aspirasi langsung dari masyarakat Kota Sorong, khususnya mama-mama Papua.
Menurut Dominggus, saat ini mama-mama Papua membutuhkan sentuhan pemerintah untuk mengembangkan ekonomi mereka.
Untuk menjawab aspirasi saat reses DPR Papua Barat, Dominggus berinisiatif untuk membentuk 7 kelompok usaha bersama (KUBE) di dua distrik yakni Distrik Sorong Barat dan Distrik Maladumes di Kota Sorong.
"Tujuan dibentuk Kube ini sangat membantu mama-mama Papua untuk meningkatkan sumber pendapatan ekonomi mereka, sebab selama ini kreatifitas mama-mama Papua belum diberdayakan. Sudah saatnya mereka diberdayakan," ungkap Dominggus melalui sambungan telepon kepada wartaplus.com, Selasa (26/2).
Dikatakan Dominggus bahwa ekonomi makro maupun mikro belum menyentuh langsung mama-mama Papua, padahal dengan program ini akan berdayakan mereka, dan tentu saja akan meningkatkan sumber pendapatan maupun pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM).
"Perlu ada sentuhan modal usaha dari pemerintah Provinsi Papua Barat yang diberikan langsung kepada mama-mama Papua, namun modal itu jangan kepada person, tapi dalam bentuk KUBE," ungkap Dominggus lagi.
Dirinya berharap usaha ekonomi mama-mama Papua diperhatikan, sebab dengan begitu pendapatan keluarga tercukupi. Lalu usaha mandiri dikembangkan secara bertanggung jawab guna menjawab kebutuhan keluarga Papua di Kota Sorong.
Misalnya saja, kata Dominggus, usaha merajut noken Papua yang selama ini menjadi usaha mandiri belum dikembangkan lantaran modal usaha yang belum diperhatikan oleh pemerintah, maka ke depannya harus ada modal sesuai aspirasi yang mereka sampaikan.
"Kalau memberdayakan mama-mama Papua, maka perhatian pemerintah harus serius. Sebab kalau tanpa itu justru OAP terus menjadi korban usaha dan pihak lain diuntungkan," tambah Dominggus. *
