BPK RI: Kualitas Penyajian LKPD di Papua Semakin Membaik
Anggota VI BPK RI, Harry Ashar Asiz
JAYAPURA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengklaim telah melakukan perbaikan kualitas penyajian laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) di Provinsi Papua.
Hal ini merujuk pada pemberian opini laporan keuangan pada 2017 dimana tercatat sembilan pemda (provinsi, kota, dan tujuh kabupaten) meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), 11 pemda Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan 10 pemda Tidak Memberikan Pendapat (TMP) atau disclaimer.
Anggota VI BPK RI Harry Azhar Azis, di Jayapura, Jumat (3/5), mengatakan jika dibandingkan pada 2016, terdapat 12 pemda yang memperoleh opini TMP atau disclaimer dan sembilan pemda WDP.
"Untuk itu, kami ucapkan selamat dan tolong hal ini terus dipertahankan sedangkan bagi pemda yang masih TMP, diharapkan meningkatkan kualitas penyajian laporan keuangannya," ucapnya.
Menurut Harry, bagaimanapun juga, dengan penyajian laporan keuangan yang baik dan sesuai standar akuntasi pemerintah adalah gerbang awal dalam mewujudkan pengelolaan yang diperuntukkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.
"Jadi seluruh pemda bisa berbesar hati, jika sudah memperoleh WTP dan seluruh indikator kesejahteraan rakyat tercapai dengan baik, di mana hal ini bisa dilihat dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang APBN 2018 pasal 44," katanya
Dia menjelaskan dari undang-undang tersebut terdapat empat indikator yang digunakan sebagai sasaran pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan tercermin dalam penurunan kemiskinan menjadi sebesar 9,5-10 persen, tingkat pengangguran terbuka menjadi sebesar 5-5,3 persen, penurunan Gini Ratio menjadi sebesar 0,38 dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 71,5.
"Jika saya sandingkan data perolehan opini Provinsi Papua dengan data BPS terkait indikator kesejahteraan setempat dari 2015-2017, menunjukkan dalam tiga tahun Bumi Cenderawasih selalu WTP," ungkapnya
Dia menambahkan namun jika dilihat perkembangan indikator kesejahteraan Provinsi Papua dalam tiga tahun terakhir (2015-2017) tidak selalu membaik, sebagai contoh ratio dan tingkat penggangguran di Papua masih fluktuatif.
