22 Jam Jalani Pemeriksaan di Polresta Jayapura, 66 Simpatisan ULMWP Dipulangkan
Para Demonstran dari simpatisan ULMWP saat berada di Mapolres Jayapura Kota sebelum dipulangkan/Cholid
JAYAPURA - Setelah menjalani proses pemeriksaan kurang lebih 22 jam di Mapolres Jayapura Kota, 66 orang simpatisan organisasi United Liberation Moverment for West Papua (ULMWP) akhirnya dipulangkan, Jumat (16/8) siang pukul 13.00 WIT.
Puluhan simpatisan ULMWP ini diamankan pihak Kepolisian di empat lokasi berbeda di Kota Jayapura. Penahanan terhadap 66 simpatisan tersebut lantaran tidak mengantongi surat ijin dari pihak kepolisian terkait aksi unjuk rasa yang dilakukan, Kamis (16/8).
Kapolres Jayapura Kota AKBP Gustav Urbinas mengungkapkan penahanan para demonstran yang mengatasnamakan ULMWP lantaran aksi yang digelar tanpa mengantongi ijin bahkan aksi tersebut juga bertentangan dengan ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Isi permohonan dalam surat yang dilayangkan simpatisan itu bertentangan dengan ideologi Pancasila dan mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sehingga kami tidak berikan ini, disaat melakukan aksi langsung kami amankan," tegasnya ketika ditemui di Mapolres Jayapura Kota, Jumat (15/8) siang.
Adapun 66 simpatisan tersebut terdiri dari 18 orang dari kelompok Trikora, 9 orang dari kelompok Uncen Bawah, 21 orang dari kelompok Dok V Yapis, dan 18 orang dari kelompok Expo Waena.
“Kami telah melarang (aksi) mereka dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis. Setelah kita telaah isi suratnya tidak sesuai dengan hal-hal yang dipersyaratkan dalam UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang penyampaian berpendapat di muka umum,” kata AKBP Gustav, Jumat sore.
Gustav mengakui jika kepolisian belum menemukan cukup bukti perbuatan pidana dalam aksi demonstrasi kelompok ULMWP. Meskipun demikian, penyidik akan mengkajinya secara mendalam dengan Undang-Undang yang ada.
“Hasil kajian akan kami pegang dan apabila dikemudian hari ditemukan bukti yang cukup, maka kami lanjutkan proses hukum, apakah Pasal Makar dalam KUHP maupun UU lain, baik secara kelompok atau perorangan,” tegasnya.
Sementara itu, Kapolresta Gustav mengklaim telah melakukan identifikasi terhadap setiap simpatisan ULMWP. Sejumlah alat peraga yang digunakan berdemontrasi juga turut diamankan sebagai barang bukti, seperti bercorak bintang kejora, pamflet atau spanduk.
“Ada empat point yang mereka bawa dalam aspirasi meliputi penolakan Pepera, penolakan New York agreement, aksi mendukung Pasifik Forum dan persoalan Nduga, termasuk tulisan penentuan nasib sendiri West Papua,” terangnya.
Secara terpisah, Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua Imanuel Gobai saat ditemui di sela tugas mendampingi simpatisan ULMWP di Mapolresta, mempertanyakan tindakan kepolisian terhadap para pendemo.
“Sebelum tanggal 15 Agustus, mereka sudah memberikan surat pemberitahuan aksi unjuk rasa ke Polda Papua dan Polresta. Langkah ini sudah sesuai mekanisme demokrasi yang dijamin UU Nomor 9 Tahun 1998,” katanya.
Dari 66 orang yang diamankan, Imanuel menyebutkan 65 orang telah ditahan sejak Kamis hingga Jumat di Mapolresta. Sebabyak 42 orang diantaranya telah dimintai klarifikasi terkait aksi unjuk rasa yang menyebabkan mereka diamankan kepolisian.**
