Teriakkan Yel Yel 'Papua Merdeka' Ribuan Massa Demo di kantor Gubernur Papua

JAYAPURA-Ribuan massa gabungan mahasiswa, organisasi pemuda dan masyarakat dari berbagai kalangan di Jayapura berunjuk rasa di halaman kantor Gubernur Papua, Senin (19/8). Mereka berunjuk rasa menolak intimidasi dan rasisme yang dilakukan sejumlah ormas  terhadap mahasiswa Papua di Kota Surabaya dan Malang, Jawa Timur.

Berdasarkan pantauan di lapangan, ribuan massa ini memasuki halaman kantor Gubernur sambil meneriakkan yel yel 'Papua Merdeka' dan 'Kami Bukan Merah Putih' sembari menari Waita membentuk lingkaran. Sebelum melakukan aksi longmarch ke kantor Gubernur, massa berkumpul di sejumlah titik antara lain Expo Waena, Kampus Uncen Atas dan Bawah, Lingkaran Abepura, depan kampus Umel Mandiri Kotaraja, Taman Imbi dan Dok V Lumba Lumba. Mereka berjalan kaki dari Abepura hingga ke kantor Gubernur Dok II Jayapura

Saat tiba di honai besar (kantor gubernur), tidak berselang lama Gubernur Papua, Lukas Enembe didampingi Ketua DPRP, Yunus Wonda, Wakapolda Papua, Brigjen Pol Yakobus Marjuki, Sekda, Hery Dosinaen dan sejumlah pimpinan OPD dan legislator Papua menemui massa.

Salah satu perwakilan mahasiswa dalam orasinya menyatakan, aksi demo kali ini adalah untuk membuktikan nilai nilai kemanusiaan di Tanah Papua

"Kita datang kesini karena ada masalah. Selama ini kita selalu memberi toleransi untuk mereka (warga non Papua) yang datang tinggal cari makan di Papua. Tapi mereka diluar tidak pernah memberikan toleransi. Kita (mahasiswa Papua) dihina seperti binatang, itu yang kami tidak terima,"kecamnya

Perwakilan Tokoh Gereja, Pdt Jhon Baransano menilai intimidasi dan rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya merupakan pelanggaran rasis terbesar yang terjadi saat ini. Oleh karenanya dia mengajak setiap orang asli Papua untuk tetap tegap berdiri dengan kekuatan Tuhan dan katakan kepada dunia,"Bahwa Tuhan jadikan kita  serupa dengan gambar Allah, yang berarti kita manusia menempati tempat yang paling tinggi diantara semua ciptaanNya".

Menurut Baransano, persoalan rasisme ini harus dibawa ke Amnesty Internasional

Salah satu perwakilan pemuda, Albert Wanimbo menegaskan, ketika negara tidak mampu menyelesaikan, lebih baik kembalikan kedaulatan rakyat kepada rakyat Papua untuk mengaturnya sendiri

"Apabila rasisme ketidakadilan tetap dilakukan, lebih baik kedaulatan kembalikan kepada kami rakyat Papua,"seru yang disambut riuh teriakan Papua Merdeka dari massa pendemo

Gubernur Papua, Lukas Enembe didampingi Ketua DPRP, Yunus Wonda saat menemui pendemo/Istimewa

Gubernur Layangkan Surat

Menyikapi aksi demo, Gubernur Papua, Lukas Enembe menegaskan Pemerintah Provinsi Papua telah melayangkan surat pernyataan resmi kepada pemerintah provinsi Jawa Timur

"Saya tanya sama Gubernur Jatim (Khofifah Indar Parawansa), kenapa mahasiswa saya dianiaya seperti itu? Saya sudah sampaikan orang Papua punya harga diri dan martabat tinggi. Sekarang 74 tahun Indonesia merdeka, kenapa masih ada orang berpikir jaman penjajajahan, dibanding Malaysia lebih baik, di Indonesia masih banyak orang berpikiran picik,"sesalnya

"Saya juga sampaikan ke Pemerintah Jatim, mungkin kalau saya bukan Gubernur, saya akan beraksi lebih ribut dari kalian (pendemo),"ucapnya

Seharusnya kan, Gubernur ini kan kader PKB, anak buahnya Gusdur yang punya Banser NU. "Kenapa waktu kejadian tidak kasih turun mereka untuk jaga agar tidak terjadi bentrok,"imbuhnya

Gubernur menegaskan, aspirasi yang disampaikan akan ditindaklanjuti langsung baik ke Presiden, Kapolri, Panglima TNI, Gubernur Jatim, serta Walikota Surabaya dan Malang. 

"Nanti saya ketemu pasti akan saya sampaikan apa yang menjadi aspirasi kalian,"tegasnya

Dalam pernyataan sikapnya, massa meminta pemerintah pusat melalui TNI Polri agar nenindak tegas ormas serta TNI Polri yang melakukan tindakan rasisme terhadap mahasiswa Papua. Mereka juga meminta Gubernur dan Walikota Surabaya dan Malang untuk meminta maaf secara terbuka kepada masyarakat dan mahasiswa Papua, lalu Presiden harus memberikan perlindungan bagi pelajar dan mahasiswa Papua yang menempuh pendidikan di seluruh Indonesia sehingga aksi teror tidak terjadi lagi.**