Hindari Pengalihan Suara Saat Rekapitulasi, Ini yang Dilakukan KPU Papua
Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Provinsi Papua pada Pemilu 2019 secara resmi telah dibuka oleh Ketua KPU Papua, Theodorus Kossy, Sabtu (27/4) kemarin/Andi Riri
JAYAPURA - Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Provinsi Papua pada Pemilu 2019 secara resmi telah dibuka oleh Ketua KPU Papua, Theodorus Kossy, Sabtu (27/4) kemarin.
Rapat pleno pembukaan rekapitulasi yang berlangsung di salah satu hotel di wilayah Abepura, Kota Jayapura tersebut dihadari Kapolda Papua, Irjen Pol Martuani Sormin, Kasdam Cenderawasih, Brigjen TNI Irham Waroihan, dan perwakilan Forkopimda lainnya , Bawaslu serta perwakilan partai politik dan tentunya para calon legislatif.
Ketua KPU Papua, Theodorus Kossy mengaku, untuk proses rekapitulasi kali ini berbeda dengan lima tahun sebelumnya. Dimana pihaknya lebih memperketat pengamanan hasil surat suara yang dibawa dari setiap kabupaten kota.
"Jadi teman teman KPU di Privinsi sudah berkomunikasi dengan staf KPU di kabupaten kota yang menjadi koordinator wilayah (korwil). (Logistik hasil pemilu) nanti langsung kita jemput di bandara, bawa kesini (tempat pleno) sehingga tidak dibawa kemana mana," akunya.
"Kita belajar dari pemilu 2014, jangan sampai ada pengalihan suara. Makanya kita yang akan jemput langsung di karantina bandara, kita bawa kesini," tegasnya.
Menurut Theo hal ini dilakukan, juga untuk memberikan layanan kepuasan baik kepada parpol dan para caleg yang bertarung, serta untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara KPU.
Pleno rekapitulasi tingkat provinsi akhirnya mundur dari jadwal tahapan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dimana seharusnya dilaksanakan pada 22 April lalu. Theo menjelaskan, hal ini dikarenakan belum rampungnya proses rekapitulasi di tingkat PPD yang masih berlangsung hingga saat ini.
Meski ada keterlambatan, aku Theo, pihaknya tetap harus membuka pleno rekapitulasi tingkat provinsi.
"Kami harus buka pleno rekapitulasi, ini agar memberikan ransangan kepada KPU kabupaten kota untuk mereka juga bisa segera lakukan rekapitulasi,"terangnya.
Theo membeberkan, beberapa waktu lalu ada dua kabupaten yang telah menyatakan siap untuk rekapitulasi tingkat provinsi yakni kabupaten Biak Numfor dan Supiori.
"Namun ternyata masih belum tuntas. Sehingga rapat pleno terbuka untuk rekapitulasi kami tetap akan membuka sembari menunggu selesainya rekapitulasi tingkat kabupaten," bebernya
Setelah dibuka sabtu kemarin (kemudian di skors), maka hari ini Minggu (28/4) sekira pukul 16.00 Wit, skors akan dibuka dan KPU siap menerima menerima hasil dari kabupaten untuk langsung di plenokan.
"Jadi kita akan siaga menunggu, kalau dari kabupaten ada yang datang kita langsung plenokan. Kalau sudah selesai, kita skors lagi rapatnya sembari menunggu surat suara yang masuk dari kabupaten lainnya," jelasnya.
Sementara itu, Sekertaris Umum DPD Demokrat Papua, Carolus Boli berharap, hasil rekapitulasi penghitungan suara yang hingga kini masih tertahan di tingkat PPD bisa segera diplenokan di tingkat kabupaten kota. Hal ini agar rekapitulasi tingkat provinsi bisa dilaksanakan sesuai jadwal.
"Ini harus dipahami jangan sampai ditingkat bawah ini menahan proses di tingkat distrik yang akan menyebabkan keterlambatan di kabupaten/kota dan provinsi,” katanya
Oleh karena itu, ujar Carolus, pihaknya meminta kepada penyelenggara di tingkat bawah tertib dengan jadwal dan patut, sehingga rekapitulasi perhitungan suara ini bisa dilakukan di tingkat kabupaten/kota agar tidak menghambat di tingkat provinsi.
“Kita harap KPU Papua menetapkan jadwal secara internal mereka. Supaya kabupaten itu merujuk pada jadwal internal mereka, apalagi kita ketahui bersama ada 29 kabupaten kota di Papua. Kalau kita tidak tentukan jadwal dan tiba-tiba semua masuk pada tanggal 11atau 12 maka dikhawatirkan tidak sesuai waktu yang ditentukan,” ujarnya.
